SEYEGAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman Tahun 2026 yang digelar di Operation Room (Op Room) Dinas PMK Kabupaten Sleman, Selasa (3/2/2026).
Rakor yang dihadiri oleh 20 pengurus tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman, Dwijo Putro. Rakor ini merupakan Rakor I sejak pengukuhan Pengurus Pirukunan Tuwanggana dan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi program kerja Tuwanggana Tahun 2025.

Dalam pengantarnya, Dwijo Putro menyampaikan bahwa Pirukunan Tuwanggana tidak mengelola anggaran secara langsung.
 “Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pirukunan Tuwanggana tidak mengelola anggaran. Program kerja yang kami ajukan ke Dinas PMK, pengelolaan pendanaannya tetap dilakukan oleh Dinas,” ujar Dwijo.
Dwijo menegaskan bahwa keberadaan Pirukunan Tuwanggana telah memiliki dasar hukum yang kuat. 
“Lembaga kita ini sudah resmi karena sudah dilantik dan telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Sleman. Ini menjadi modal penting bagi kita untuk bergerak dan berkontribusi,” tegasnya.
Mengacu pada program kerja tahun sebelumnya, Dwijo mengajak seluruh pengurus untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan perubahan maupun pengurangan program. Ia menjelaskan bahwa forum telah menyepakati pola pertemuan kelembagaan ke depan yaitu 3 kali dalam setahun.

Selain itu, rapat pleno pengurus dan Pinituwo Tuwanggana se-Kabupaten Sleman direncanakan berlangsung satu kali pada pertengahan tahun. Program sosialisasi perubahan nomenklatur Tuwanggana sekaligus pendampingan lomba inovasi pemberdayaan masyarakat tingkat Provinsi DIY (SUMUNAR Award) juga menjadi agenda penting yang dibahas dalam rakor.
Terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, Dwijo menyampaikan bahwa ada dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Sleman dan secara teknis akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Dinas PMK.
Dwijo juga mengingatkan bahwa pada tahun 2023 telah dibentuk pengurus Pirukunan Tuwanggana tingkat Kapanewon. 
“Pengurus di tingkat Kapanewon perlu kita refresh kembali agar lebih aktif dan nantinya kita masukkan sebagai program prioritas,” ujarnya.

Mengenai Bulan Bakti Tuwanggana, Dwijo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dihidupkan kembali dengan koordinasi teknis bersama dinas terkait. Terkait pengadaan papan nama dan sekretariat secara formal, Dwijo menjelaskan bahwa hal tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati Sleman tentang Tuwanggana. 
Dwijo berharap fasilitasi yang diberikan oleh Dinas PMK dapat memperkuat soliditas kelembagaan Pirukunan Tuwanggana. “Dengan fasilitasi dari Dinas PMK, saya berharap Pirukunan Tuwanggana semakin kompak, saling melengkapi, dan selalu berkoordinasi untuk menjaga eksistensi lembaga,” ujarnya.

Lebih jauh, Dwijo menekankan pentingnya peran Tuwanggana dalam pembangunan daerah. 
“Tuwanggana harus punya andil dan peran dalam pembangunan di Sleman. Artinya, kita berupaya mewujudkan visi dan misi Bupati,” tegasnya. 
Ia juga menambahkan bahwa Pinituwo di tingkat kalurahan harus menjadi motor penggerak pembangunan.
“Pinituwo di kalurahan harus mampu menjadi motor dalam mewujudkan visi dan misi lurah,” imbuhnya.

Berkaitan dengan hasil SUMUNAR Award, Dwijo menjelaskan bahwa Pirukunan Tuwanggana DIY akan menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Hargobinangun dengan inovasi pengelolaan sampah yang meraih juara I akan  dijadikan role model dan lokasi studi tiru bagi daerah lain. Adapun kegiatan penghijauan akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sementara program lainnya adalah pembinaan UMKM. Selain itu Pirukunan Tuwanggana DIY juga akan melaksanakan pelatihan perencanaan tingkat kalurahan.

Secara keseluruhan, dari 12 program kerja tahun 2025, sebanyak 7 program telah terlaksana. Dwijo mengakui bahwa program yang belum terlaksana masih terkendala payung hukum. 
Rakor juga menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya pelaksanaan Rakor Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman secara mobile dengan dukungan penyelenggaraan dari pengurus. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung dua bulan sekali, dengan harapan Tuwanggana semakin solid dan keberadaannya semakin dirasakan dalam proses pembangunan. Dwijo menilai Rakor I Pirukunan Tuwanggana Tahun 2026 berjalan dengan baik dan menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis.
 “Rakor pertama tahun 2026 ini berjalan baik dan sukses karena menelorkan beberapa kesepakatan penting bagi penguatan kelembagaan Tuwanggana ke depan,” pungkasnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)