SEYEGAN - Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margomulyo menggelar Musyawarah Kalurahan (MUSKAL) Pemutakhiran Data Kemiskinan Semester I Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

MUSKAL dihadiri unsur Pamong Kalurahan, TKSK, TPSK, Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Margomulyo, anggota BPKal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping PKH, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan didampingi Kawat Sosial Kapanewon Seyegan.

Ketua BPKal Margomulyo, Supriyadi, SH menjelaskan bahwa data kemiskinan Semester I Tahun 2026 merupakan data awal yang bersumber dari data kemiskinan Semester II Tahun 2025 dan harus melalui proses validasi.

“Data tersebut harus divalidasi apakah masih sesuai atau tidak. Sebelumnya kami juga telah melaksanakan Pra MUSKAL untuk mencermati data-data yang sudah tidak valid,” ujar Supriyadi.

Ia menambahkan, terdapat tiga pertimbangan utama dalam pencoretan data kemiskinan, yakni warga yang telah meninggal dunia, pindah alamat, serta telah diterima sebagai ASN baik P3K maupun paruh waktu.

Sementara itu, Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto menegaskan bahwa MUSKAL menjadi bagian penting dalam menghasilkan data kemiskinan yang valid dan sesuai regulasi.

“Pencoretan maupun penambahan data harus sesuai aturan yang berlaku. Kami juga berharap tokoh masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait syarat dan ketentuan penerima bantuan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kawat Sosial Kapanewon Seyegan, Subagyo Rahayu memaparkan tren penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir. Untuk Kapanewon Seyegan, angka kemiskinan turun dari 11,97 persen pada 2024 menjadi 10,80 persen pada 2025. Sedangkan Kalurahan Margomulyo mengalami penurunan dari 11,79 persen menjadi 10,57 persen.

“Melalui MUSKAL seperti ini, angka kemiskinan bisa ditekan karena data benar-benar divalidasi sesuai kondisi riil dan kearifan lokal masyarakat,” jelas Subagyo.

Ia juga mencontohkan program PKH yang secara berkala melakukan graduasi penerima manfaat yang dinilai telah mandiri secara ekonomi.

Narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Andi Kurniawan menegaskan pentingnya akurasi data kemiskinan karena data Sleman menjadi salah satu rujukan nasional.

“Data kemiskinan Kabupaten Sleman secara periodik selalu disandingkan dengan data nasional. Artinya proses pendataan di Sleman selama ini sudah berjalan dengan baik dan menjadi rujukan,” ungkapnya.

Sementara itu, Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) Margomulyo, Pristiana Hakim atau yang akrab disapa Puput menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi basis penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

“DTSEN menjadi basis data pendukung monitoring evaluasi program serta pengambilan keputusan strategis mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” terang Puput.

Ia juga menyebut hasil MUSKAL nantinya akan dilegalformalkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman.

Dalam MUSKAL tersebut akhirnya disepakati tidak ada penambahan data kemiskinan baru. Namun hasil validasi memutuskan pencoretan terhadap 39 Kepala Keluarga (KK) dari data kemiskinan. Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani perwakilan peserta yang hadir. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)