SEYEGAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman terus memperkuat strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan baru yang lebih komprehensif. Selain memobilisasi Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) secara berjenjang, DLH kini memperkenalkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perilaku serta KIE Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) sebagai upaya mendorong perubahan dari sumber utama, yakni rumah tangga.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan DLH Sleman, Fitasari Ayu Wardani, menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang untuk membangun kemandirian wilayah dalam mengelola sampah. 
“KIE Perilaku dan KIE KPSM merupakan strategi komprehensif untuk mengubah perilaku masyarakat, dengan fokus penyelesaian masalah sampah dari sumbernya,” ujarnya dalam pembekalan P3S Kapanewon di Ruang Kalpataru DLH Sleman, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan, perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. 
“Kami ingin menggeser kebiasaan dari sekadar membuang sampah menjadi mengelola sampah secara mandiri di tingkat rumah tangga,” kata Fitasari.

Dalam implementasinya, KIE Perilaku menitikberatkan pada edukasi pemilahan sampah sejak dari dapur, meliputi sampah organik, anorganik, dan residu. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk mengolah sampah organik melalui teknik pengomposan skala rumah tangga.

“Dengan pengolahan mandiri, sampah organik tidak perlu lagi berakhir di TPST, sehingga volume sampah yang dibuang dapat ditekan secara signifikan,” tambahnya.

Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga menjadi bagian penting dari kampanye ini, termasuk upaya mengurangi plastik sekali pakai, membawa wadah belanja sendiri, serta mengurangi sisa makanan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode seperti penyuluhan langsung, kampanye media sosial, hingga edukasi di sekolah dan komunitas.

Sementara itu, KIE KPSM difokuskan pada penguatan kelembagaan pengelola sampah di tingkat padukuhan atau RW. Pendampingan dilakukan baik dari sisi administrasi maupun teknis operasional agar pengelolaan sampah lebih terdata, terstandar, dan memiliki nilai ekonomi.

Fitasari menambahkan, “Kami berharap KPSM mampu menciptakan sistem mandiri di wilayahnya, sehingga sampah dapat diselesaikan sebelum dikirim ke hilir.”

Untuk mendukung efektivitas pendampingan, DLH Sleman juga memfasilitasi P3S dengan sarana dan prasarana (sarpras). Setiap P3S di 17 kapanewon dan 86 kalurahan akan menerima satu paket perlengkapan, seperti tabung loseda, pot, bagor sekam, dolomit, EM4, dan molase.

Koordinator P3S Kapanewon, Sutarno, menilai bahwa pendekatan praktik langsung sangat penting dalam pendampingan. “Pendampingan tidak cukup hanya teori. Akan lebih efektif jika masyarakat bisa langsung melihat dan mempraktikkan pengelolaan sampah,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa sarana yang diberikan akan sangat membantu proses edukasi di lapangan. 
“Dengan adanya sarpras ini, P3S bisa lebih optimal dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada KPSM,” jelas Sutarno.

Melalui sinergi antara edukasi, pendampingan, dan penyediaan fasilitas, DLH Sleman optimistis mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga mendukung target pengurangan sampah nasional secara berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)