SEYEGAN - Pengurus Pirukunan Tuwanggana DIY menggelar Rapat Pleno perdana tahun 2026 di Kantor Sekretariat Tuwanggana DIY, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh para ketua Pirukunan Tuwanggana dari lima kabupaten/kota, termasuk perwakilan dari Sleman, serta jajaran pengurus inti dan ketua biro.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pirukunan Tuwanggana DIY, KPH Notonegoro, didampingi Wakil Ketua BPH Kusumo Bimantoro. Dalam pengantarnya, Gusti Noto menegaskan bahwa pleno ini menjadi langkah awal untuk merumuskan usulan strategis yang akan dibawa ke Rapat Kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Kependudukan dan  Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY.

“Rapat pleno ini kita selenggarakan sebagai persiapan untuk menetapkan usulan kegiatan yang akan kita bawa dalam rapat kerja DPMKKPS dalam waktu dekat,” ujar KPH Notonegoro.

Tiga isu utama yang mengemuka dan menjadi prioritas usulan adalah penanganan sampah, ketahanan pangan (ketapang), dan kesehatan mental. Ketiganya dinilai sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Penanganan sampah, ketahanan pangan, dan kesehatan mental masih menjadi persoalan utama di masyarakat, sehingga perlu kita dorong menjadi program prioritas,” lanjutnya.

Dalam pembahasan isu sampah, rapat menyoroti dampak keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di dekat permukiman warga. Permasalahan seperti bau menyengat, potensi penyebaran penyakit akibat lalat, hingga risiko pencemaran air tanah akibat lindi menjadi perhatian serius.

“Penanganan sampah di wilayah padat penduduk membutuhkan pendekatan teknologi sekaligus pendekatan sosial agar tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Sebagai solusi, diusulkan penerapan teknologi modern seperti Refuse Derived Fuel (RDF), sistem sanitary landfill, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, pelibatan masyarakat sekitar TPST juga menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan berkelanjutan.

Pada sektor ketahanan pangan, Pirukunan Tuwanggana DIY mendorong penguatan program Lumbung Mataraman—sebuah model pemberdayaan berbasis desa yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Lumbung Mataraman bukan hanya soal penyediaan pangan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal,” jelas Gusti Noto.

Sementara itu, isu kesehatan mental menjadi perhatian khusus seiring meningkatnya kasus bunuh diri yang dikaitkan dengan tekanan ekonomi, terutama akibat pinjaman online ilegal. Dalam forum tersebut, ditekankan pentingnya pendekatan preventif berbasis komunitas.

“Tekanan dari pinjaman online ilegal telah memicu depresi berat dan kecemasan ekstrem, sehingga perlu intervensi serius dari berbagai pihak, termasuk komunitas,” ungkapnya.

Melalui rapat pleno ini, Pirukunan Tuwanggana DIY juga menegaskan perannya melalui Tuwanggana Kalurahan yang tidak hanya sebagai pengusul program, tetapi juga sebagai fasilitator dalam implementasi kegiatan di lapangan. Kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan yang dihadapi warga. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)